Pemerintah Jakarta Menurunkan 60 Papan Iklan yang tidak memiliki izin - info

Friday, October 19, 2018

Pemerintah Jakarta Menurunkan 60 Papan Iklan yang tidak memiliki izin


    Pemerintah Jakarta akan menghapus 60 papan iklan di seluruh ibukota yang dipasang oleh perusahaan yang belum memperbaharui izin mereka atau membayar pajak yang relevan.Dan Operasi dimulai pada hari Jumat pagi ketika Gubernur Jakarta Anies Baswedan memimpin pemindahan Papan Iklan  milik PT Warna Warni Media di Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, terletak di dekat kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Acara ini juga dihadiri oleh wakil ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan perwakilan dari Kantor Polisi dan Kejaksaan Jakarta, Penertiban tersebut dilakukan lantaran pemilik bangunan reklame telah habis masa Izin Mendirikan Bangunan – Bangunan Reklame (IMB - BR) dan belum membayar pajak yang sudah jatuh tempo per 31 Agustus 2018, namun tidak segera membongkar bangunan reklamenya.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan beserta jajaran dari Pemprov DKI Jakarta, KPK RI, Kepolisian dan Kejaksaan turut menyaksikan pemasangan spanduk penanda peringatan pada bagian reklame sepanjang 16 meter. Spanduk tersebut bertuliskan ‘Pelanggar Pasti Ditindak, Dukung Jakarta Tertib Reklame - PT Warna Warni Media Melanggar Perda No.9 /2014 Tentang Pelenggaraan Reklame’.Anies mengatakan pemerintah kota akan memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku mengenai pemasangan Papan Iklan.

"Pesannya adalah bahwa ibukota tidak akan lagi mentoleransi pihak yang melanggar peraturan di papan reklame," kata Anies dalam siaran pers pada hari Jumat.

Dia menambahkan bahwa papan iklan merupakan sumber penting dari pendapatan pajak daerah (PAD). Pada 2017, pajak reklame menyumbang Rp 964 miliar (US $ 63,45 juta), atau 3 persen, ke PAD kota.Meskipun berkontribusi, Anies mengatakan semua pihak harus mematuhi peraturan yang berlaku.
      Operasi penertiban reklame ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

Adapun reklame-reklame yang ditertibkan adalah yang melanggar izin sebagaimana ditentukan dalam aturan perundang-undangan tersebut.

No comments:

Post a Comment